Mengapa Militer Mesir Berseteru dengan Ikhwanul Muslimin?

Oleh Ikhwanul Kiram Mashuri

Drama politik di Mesir berjalan begitu cepat. Pada 30 Juni, oposisi mendemo Presiden Mursi. Tiga hari kemudian (3 Juli), militer dikomandani Jenderal Abdul Fattah Sisi membelot ke oposisi dengan mengudeta sang presiden yang terpilih secara demokratis, membekukan Konstitusi Negara, dan membubarkan Majelis Syuro.

Selanjutnya, militer menunjuk presiden boneka dan mengajukan peta jalan (khiritoh at toriq) yang harus ditempuh para politisi. Kemudian pada 22 Agustus, mantan penguasa diktator otoriter Husni Mubarak dibebaskan dari penjara. Mubarak adalah jenderal (purn) angkatan udara yang telah berkuasa lebih 30 tahun.

Antara kudeta militer hingga pembebasan Mubarak selama kurang dari dua bulan telah terjadi berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia paling mengerikan yang bahkan tidak pernah dilakukan oleh tiga mentor Sisi sebelumnya: Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat, dan Mubarak sendiri. Yakni, pembantaian para pendukung Presiden Mursi yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Membela Legalitas (at Tahaluf al Wathani Lida’mi al Syar’iyah) yang dimotori oleh Ikhwanul Muslimin.

Ikhwanul Muslimin menyebutkan, lebih dari 3.000 orang menjadi syahid dibantai militer, ribuan lain luka berat dan ringan, ribuan lagi hilang dan ditahan. Namun, versi militer dan pemerintahan boneka, angka yang tewas tidak lebih dari seribu.

Pada hari-hari mendatang pemerintahan sementara (boneka) dan militer tampaknya tidak akan melonggarkan tekanannya pada para pendukung Presiden Mursi. Bila keadaan darurat selama sebulan yang diumumkan pertengahan Agustus lalu belum cukup untuk menumpas gerakan aksi-aksi unjuk rasa yang menentang kudeta militer, maka bisa dipastikan akan diperpanjang lagi. Dengan keadaan darurat militer mempunyai keleluasaan untuk menghabisi pada pendemo. Tidak peduli berapa jiwa lagi yang akan menjadi korban, seperti halnya mereka dengan darah dingin telah membantai pada pendemo di Rabiah Aladawiyah, lapangan An Nahdlah, di Ramsis, maupun di berbagai daerah lain di Mesir.

Perseteruan antara militer dan gerakan Islam politik yang diwakili oleh Ikhwanul Muslimin boleh dikata sudah berjalan puluhan tahun lalu. Yaitu, ketika pada 1952 militer Mesir yang dikomandani Jamal Abdul Nasir mengudeta kekuasaan Raja Faruk. Sejak itu, hingga pada masa Anwar Sadat dan kemudian Husni Mubarak, militer berkuasa penuh atas bangsa Mesir.

Perseteruan itu berpangkal pada perbedaan ideologi antara militer dan Ikhwanul Muslimin. Militer berideologi sekuler, sedangkan Ikhwanul Mulimin sebagai gerakan Islam politik ingin menerapkan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam berbangsa dan bernegara.

Pada tahun 1960-an, Nasir menerapkan idelologi sosialis-komunis yang tidak hanya memisahkan agama dari negara, tapi juga mengabaikan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam militer. Lalu ketika Anwar Sadat menggantikan Abdul Nasir sebagai presiden, Sadat mengubah kiblat militer Mesir dari Uni Soviet ke Amerika Serikat, terutama setelah Perjanjian Camp David pada 1978, yaitu perjanjian damai Mesir dengan Israel yang difasilitasi oleh Amerika. Dalam perjanjian itu tercantum, AS menjamin berbagai bantuan kepada Mesir yang meliputi persenjataan, dana, latihan perang, tukar-menukar informasi, konsultasi, pendidikan perwira militer, dan lainnya.

Perjanjian Camp David yang telah mengucilkan Mesir dari dunia Arab, juga sekaligus telah mendekatkan militer Mesir dengan militer Amerika. Hubungan yang kemudian semakin memperkuat ideologi sekuler di kalangan militer Mesir. Kebijakan yang sama kemudian juga diterapkan pada zaman Presiden Husni Mubarak yang berkuasa selama 30 tahun lebih.

Dengan ideologi sekuler seperti itu, tidak aneh bila gerakan politik yang diwakili Ikhwanul Muslimin terus-menerus menjadi musuh bebuyutan rezim militer Abdul Nasir, Anwar Sadat, dan Husni Mubarak. Tokoh-tokohnya banyak yang dibunuh atau dipenjarakan. Yang lainnya banyak pula yang melarikan diri ke luar negeri.

Revolusi rakyat besar-besaran yang kemudian menggulingkan rezim Husni Mubarak tampaknya telah membuat militer Mesir terkejut dan sekaligus sakit hati. Apalagi, yang muncul sebagai pemenang dalam pemilu yang demokratis adalah Muhammad Mursi, presiden yang dicalonkan oleh Partai Kebebasan dan Keadilan, sayap politik Ikhwanul Muslimin.

Lebih menyakitkan lagi ketika Presiden Mursi kemudian mengembalikan tugas-tugas militer, sebagai konsekuensi dari negara demokratis, hanya sebatas pertahanan negara alias kembali ke barak. Militer tidak boleh terlibat dalam urusan politik.

Karena itu, rentetan peristiwa dari kudeta militer (penggulingan Mursi), pembubaran Majelis Syuro, pembekuan konstitusi, penunjukan presiden sementara (boneka), hingga pembebasan Husni Mubarak harus dibaca sebagai "hal yang direncanakan", bukan peristiwa yang tiba-tiba. Untuk tujuan itu, mereka pun berkonspirasi dengan kelompok-kelompok liberal, sekuler, nasionalis, dan fulul (orang-orang dari rezim Mubarak). Mereka ini adalah kelompok-kelompok sakit hati karena kalah dalam pemilu. Mereka kemudian membentuk oposisi kuat terhadap Mursi dan menuduh sang presiden ingin menjadikan Mesir sebagai negara Ikhwanul Muslimin(akhunatu Misro).

Yang menyedihkan, kelompok liberal dan sekuler yang tadinya bahu-membahu dengan komponen bangsa lainnya, termasuk Ikhwanul Muslimin, untuk menjatuhkan Husni Mubarak, kini lebih suka bekerja sama dengan militer karena kesamaan ideologi. Bahkan, meskipun untuk itu harus mengorbankan sistem demokrasi, dengan menjatuhkan Presiden Mursi yang terpilih secara demokratis melalui pemilu.

Intinya, mereka sebenarnya tidak peduli dengan demokrasi. Yang penting bagi mereka--kelompok sekuler dan liberal--gerakan Islam politik yang diwakili oleh Ikhwanul Muslimin tidak berkuasa di Mesir.

Sumber : Republika, Senin, 26 Agustus 2013,

Tragedi Dunia Arab

oleh: Azyumardi Azra

Tragedi dunia Arab. Agaknya tidak ada kosakata yang lebih tepat untuk menggambarkan tragedi kemanusiaan yang meningkat dan terus berlanjut di banyak negara Arab sejak Ramadhan dan pasca-Idul Fitri 1434. Ibadah puasa yang menekankan pengendalian diri yang kemudian diakhiri dengan kembali kepada kesucian diri (fitrah) ternyata belum juga teraktualisasi di banyak wilayah Muslim Timur Tengah.

Kita di Indonesia hanya bisa mengurut dada prihatin. Lihat, misalnya, sepanjang Ramadhan tidak kurang dari 800 orang tewas karena bom di pinggir jalan, di pasar, dan bahkan di masjid di Baghdad dan beberapa kota lain di Iraq. Korban dalam jumlah besar juga terus berjatuhan dalam perang saudara di Syria.

Perang Syria juga kian mengimbas ke Lebanon; bom bunuh diri yang meledak di kawasan Hizbullah, Beirut, Rabu (14/8/2013), menewaskan tidak kurang 22 orang dan mencederai lebih 200 orang. Para pemimpin Syiah Hizbullah--yang mati-matian membela rezim Bashar Asad di Syria mengklaim pelaku pengeboman adalah kelompok Suni ekstrimis. Inilah contoh konflik politik yang menjadi kian akut ketika bercampur dengan sektarianisme keagamaan.

Yang tidak kurang memprihatinkan adalah eskalasi konflik yang berujung dengan kekerasan di Mesir. Gelombang demi gelombang kekerasan terjadi sejak usai Idul Fitri. Puncaknya adalah sepekan setelah Idul Fitri (Rabu, 14/8/13), ketika militer secara membabi buta menembakkan peluru dan membuldoser para pendukung Presiden Muhammad Mursi yang sebelumnya telah mereka gulingkan. Menurut sumber resmi pemerintah, sekitar 800 orang tewas; sementara pihak al-Ikhwan al-Muslimin (IM) mengklaim jumlah korban tewas lebih dari 3.000 orang. Seperti bisa diduga, sebagian besar mereka yang tewas adalah para anggota IM.

Seolah belum cukup dengan banyaknya jumlah korban yang tewas, militer dan polisi Mesir kembali menunjukkan kebrutalannya dengan menewaskan lebih 200 orang pendukung Mursi dan IM sepanjang Jumat-Sabtu lalu (16-17/8/13). Bahkan, aparat tidak lagi malu-malu menembaki para demonstran yang mencari perlindungan di Masjid al-Fath, Ramses, Kairo. Tak mengejutkan kalau di Masjid al-Fath saja, menurut TVAljazirah, sekitar 110 orang tewas.

Tragedi apa lagi yang lebih menghancurkan daripada kejadian seperti ini? Jika nyawa di masjid, rumah Tuhan, saja tidak lagi dihormati oleh aparat yang kian brutal, di mana lagi orang harus berlindung? Imbauan dan seruan berbagai pemerintah dan lembaga dunia tidak didengar para penguasa interim Mesir. Imbauan agar pemerintah dan aparat keamanan Mesir tidak menggunakan senjata secara semena-mena malah mereka anggap sebagai campur tangan asing.

Pada pihak lain, seperti sepanjang sejarahnya, Liga Arab dan OKI juga tidak berdaya menghentikan kebuasan aparat keamanan Mesir. Hal ini terkait dengan kenyataan kedua lembaga multilateral dunia Arab dan dunia Islam ini lebih sering menjadi ajang kontestasi negara-negara Arab untuk memenangkan pengaruh dan hegemoni daripada kekuatan efektif, khususnya menyelesaikan konflik dan kekerasan di negara-negara Arab sendiri.

Anehnya, ada juga negara Arab, seperti Arab Saudi, yang justru mendukung brutalitas aparat keamanan Mesir. Raja Abdullah bahkan menyatakan, ada anasir teror yang bermaksud melakukan destabilisasi Mesir untuk kepentingan mereka sendiri. Sungguh mengejutkan, penguasa Arab Saudi mengaitkan kekerasan di Mesir dengan terorisme. Padahal, negara-negara Barat saja, seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, atau Jerman, tidak bicara tentang adanya terorisme dalam pergolakan politik Mesir. Karena itu, sikap Raja Abdullah itu lebih banyak terkait dengan kemarahan yang terpendam lama kepada IM yang anti-monarki Saudi.

Tak kurang memprihatinkan adalah sikap pemerintah Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara normatif hanya mengimbau agar PBB lebih aktif menengahi konflik dan kekerasan di Mesir. Mengapa sekadar mengimbau PBB, bukan mengambil inisiatif sendiri? Jauh daripada melakukan inisiatif mediasi, Presiden SBY hanya meminta agar Dubes Indonesia di Kairo bertahan untuk memastikan warga Indonesia--yang sebagian besarnya mahasiswa di Universitas al-Azhar--tetap aman.

Padahal, Indonesia berada dalam posisi yang baik untuk ikut membantu. Bukan hanya untuk kepentingan kemanusiaan, tetapi juga karena ikatan historis Indonesia yang begitu kuat dengan Mesir. Negara ini termasuk yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia ketika diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Jika AS dan EU mengirim utusan khusus untuk menyampaikan pesan agar pemerintah dan militer Mesir tidak menggunakan kekerasan, mengapa pemerintah Indonesia idak melakukan hal yang sama? Apakah tidak sepatutnya Presiden SBY mengirim utusan khusus untuk berdialog dengan para penguasa Mesir?Memprihatinkan. Sementara itu, zero-sum-game terus berlangsung dengan eskalasi terus meningkat di Mesir dan beberapa negara Arab lain yang dulu pernah memegang hegemoni politik di Timur Tengah. 

Pemerintah dan kelompok-kelompok sektarian di Mesir, Syria, Irak, dan seterusnya terus mengumbar brutalitas masing-masing entah sampai kapan. Irak nampaknya sulit diharap pulih dalam waktu dekat. Apalagi Syria atau Mesir. Jangan lupakan Libya yang masih tenggelam dalam ketidakpastian. Benar-benar tragedi.

sumber : Republika Online, Kamis, 22 Agustus 2013

Mempertanyakan Keberadaan Arab Spring

Oleh Nasihin Masha

Adakah Arab Spring? Pertanyaan ini layak kita ajukan setelah militer Mesir, atas perintah pemerintah, bertindak brutal: membantai demonstran pro-Mursi. Tentu saja militer dan pemerintah selalu punya dalih. Mereka diprovokasi massa. Mereka membela diri karena diserang massa. Betulkah seperti itu? Apakah dalih semacam itu valid?

Untuk memudahkan membayangkan apa yang terjadi di Mesir saat ini adalah dengan membayangkan fase yang pernah dilalui Indonesia. Kita bisa melihat aksi massa yang terus menerus di masa kepresidenan Habibie maupun Gus Dur. Pada batas tertentu juga terjadi di masa Megawati maupun di awal pemerintahan SBY. Habibie dan Gus Dur demokrat sejati. Mereka tak menindas para demonstran itu. Kita tak membayangkan jika Habibie dan Gus Dur berjiwa kerdil hanya memikirkan kekuasaan, maka mereka bisa memerintahkan polisi atau militer untuk bertindak keras.

Dalam suatu transisi demokrasi memang dibutuhkan pemimpin yang sabar. Saat itu ada euforia publik. Ada pemahaman yang belum utuh. Seolah kebebasan dalam demokrasi bisa berarti kebebasan memaksakan kehendak. Selain itu, puluhan tahun dalam kungkungan otoritarian menciptakan energi potensial yang besar. Seperti air dalam bendungan. Begitu tanggul dijebol akan terjadi air bah yang dahsyat. Proses yang alamiah. Agar arus deras tak merusak maka harus dikelola tetap dalam kanal. Di sinilah pentingnya peran penguasa. Kini, publik di Indonesia makin dewasa dengan proses demokrasi. Kita juga beruntung tak melewati tahapan seperti di Mesir.

Apa yang terjadi di Mesir benar-benar keluar dari hakikat demokrasi. Pertama, pemerintahan yang sah dan hasil pemilu yang demokratis digulingkan begitu saja. Kedua, demonstrasi pendukung pemerintahan yang sah dihadapi dengan laras senjata. Argumen kaum ‘demokrat’ di Mesir bahkan juga diamini kaum liberal keblinger di berbagai negeri termasuk di Indonesia. Ikhwanul Muslimin, kelompok yang memenangkan pemilu, dinilai sebagai penyusup demokrasi. Mereka dituduh bukan demokrat sejati. Mereka hanya akan memperalat demokrasi untuk kemudian mematikan demokrasi itu sendiri. Karena itu mereka layak untuk digulingkan.

Ada tiga masalah terhadap tuduhan itu. Pertama, tuduhan itu menafikan hasil pemilu. Kedua, tuduhan itu masih berupa asumsi tanpa dasar. Ketiga, tuduhan itu mengingkari hakikat demokrasi. Salah satu yang membuat demokrasi adalah sistem terbaik di zaman kini adalah karena dia memungkinkan siapapun bisa bergabung.

Syaratnya satu: menghargai perbedaan tanpa memperhatikan latar belakangnya. Sampai kini, dunia masih limbung menghadapi realitas Mesir. Dunia sedang keblinger. Sikap curiga sedang bertahta. Pembantaian oleh pemerintah Mesir memang mulai mengguncangkan. Tapi belum ada langkah konkret dari dunia.
El-Baradai, salah satu liberalis keblinger, mulai tersadar. Wakil presiden pemerintahan hasil kudeta itu dikabarkan akan mundur dari jabatannya.

Ia menilai pemerintah sudah melenceng. Kita belum tahu bagaimana dengan sikap para pembeo liberalis keblinger di belahan dunia lain, termasuk di Indonesia. Sikap Republika yang tegas menolak kudeta di Mesir dinilai sebagai “nafsu sapi”. Hal itu keluar dari mulut orang yang mengaku sebagai liberalis. Frasa itu jelas gegabah, picik, dan kerdil. Jelas tak memahami hakikat demokrasi. Ia diskriminatif. Ia hendak menegaskan bahwa mendukung  Ikhwanul Muslimin di Mesir berarti mendukung PKS. Selain itu juga hendak menarik garis lurus PKS dengan Republika. Sudah pasti salah besar. Istilah “nafsu sapi” hendak ditarik dari kasus Luthfi Hasan Ishaq yang terbelik kasus daging sapi.

Contoh yang saya kemukakan ini memperlihatkan bahwa sebagian orang tak cukup jernih melihat persoalan di Mesir. Perbedaan latar belakang membuat mereka bersikap berbeda. Padahal kasus penggulingan Mursi harus dilihat dari perspektif demokrasi. Sedangkan penembakan oleh militer dan polisi terhadap demonstran pro-Mursi harus dilihat dari perspektif kemanusiaan. Mereka bukan teroris dan mereka bukan kelompok bersenjata. Namun kepicikan dan kekerdilan lebih mengemuka. Jika cara pandang yang diskriminatif, curiga, dan kerdil menjadi katalisator dalam melihat gelombang demokratisasi di dunia Arab, maka kita layak mempertanyakan keabsahan Arab Spring.

Kita bahkan bisa menilai hal itu hanya omong kosong belaka. Gelombang itu hanya alat untuk menata ulang dunia Arab agar sesuai dengan format zaman. Yang penting penguasanya tetap “our local friend”. Ikhwanul Muslimin bukanlah “our local friend” bagi dunia Barat dan para pembeonya di seluruh dunia.
Mari kita tunggu kelanjutan drama ini di Suriah, Irak, Tunisia, Sudan, bahkan mungkin akan ke Turki dan Iran. Kita juga layak merenungi penjatuhan Habibie dan Gus Dur dari perspektif ini. Kedua pemimpin ini sangat independen dalam mengukuhi kepentingan nasional.

Sumber : Republika Online, Jumat, 16 Agustus 2013

Indonesia, Turki, Mesir, dan Jalan Demokrasi

Oleh Nasihin Masha

Sebuah tulisan di The New Yorker, sebuah majalah bergengsi di Amerika Serikat, sedang menjadi trending topic di Twitter. Judulnya simpel saja, “Where is Morsi?” Sebuah tulisan ringkas oleh Amy Davidson. Satu kalimatnya yang menggelitik, “It is not healthy for democracy, or for model of democracy, when an elected head of state just vanishes.” Kalimat lainnya berbunyi, “The pro-coup crowds, including self-described liberals, have relied heavily on the argument that Brotherhood is fundamentally undemocratic.”

Dua kalimat itu menggambarkan dua situasi. Pertama, kudeta terhadap Mursi merusak ide demokrasi. Kedua, salah satu pembenar kudeta adalah tuduhan bahwa Ikhwanul Muslimin adalah organisasi yang antidemokrasi. Dua hal inilah yang membuat komunitas internasional menjadi ambigu dan berpecah. Lalu, tiba-tiba mereka disodorkan pada fakta tragis pascakudeta: pembunuhan, pembekuan aset, militerisme, pemenjaraan tanpa pengadilan, mengadu massa, menghadapi protes dengan senjata, dan seterusnya. Kaum liberalis sudah tak bisa berbuat apa-apa. Harga yang mahal dan setimpal dengan kekerdilan dan kepicikan sikap kaum liberalis.

Jalan sejarah tiga negara berpenduduk mayoritas Muslim ini memang menarik untuk dicermati: Indonesia, Turki, dan Mesir. Tiga negara yang memiliki posisi kunci di kawasan masing-masing. Tiga negara ini pernah dicengkeram militer selama bertahun-tahun. Bahkan, Turki sejak 1922. Sedangkan, Indonesia sejak 1966. Adapun, Mesir sejak zaman Sadat, 1970. Indonesia dan Mesir bahkan pernah berkolaborasi memainkan peran strategis di pentas dunia, yakni pada masa Sukarno dan Jamal Abdul Nasir. Bersama Jawaharlal Nehru (India), M Ali Jinnah (Pakistan), dan Ahmad bin Bella (Aljazair), mereka menghentak dunia. Mereka memerdekakan negeri-negeri di Asia dan Afrika. Mereka membangun poros Gerakan Non-Blok. Mereka menolak terlibat perseteruan Blok Komunis dan Blok Kapitalis.

Ini menunjukkan bahwa negeri-negeri tersebut memiliki pengaruh strategis di kawasannya masing-masing. Namun, melalui politik subversif, negeri-negeri itu ditekuk militer dan kemudian berada dalam genggaman Barat. Hanya India yang bisa bertahan, namun selalu diadang konflik dengan tetangganya maupun konflik internal, bahkan pembunuhan-pembunuhan politik. Semua negeri itu mengalami pelemahan. Setelah politik Perang Dingin tak memiliki relevansi lagi, ditambah bangkitnya kelas menengah di masing-masing negeri itu serta melemahnya negeri-negeri Barat membuat negeri-negeri itu mulai bergolak. Arus demokratisasi menggeliat. Karena sebagian besar adalah negeri mayoritas berpenduduk Muslim, kekuatan sosial-politik Islam memainkan peran strategis. Bahkan, di Mesir, Aljazair, dan Turki, kekuatan besar itu ada di kelompok berideologi Islam.

Aljazair adalah yang pertama bangkit. Partai FIS menang pemilu pada 1991. Namun, kemenangan itu dibuldoser militer. Hingga kini, Aljazair tak kunjung bangkit. Lalu, muncul Partai Refah pimpinan Necmettin Erbakan di Turki pada 1996, namun setahun kemudian ditendang militer. Erdogan keluar dari Refah dan mendirikan AKP. Ia tak lagi membawa isu ideologis, tapi membawa isu demokrasi dan ekonomi. Setelah memenangkan pemilu pada 2003, ia sukses memajukan Turki. Bahkan, ia berhasil mengamendemen konstitusi. Militer Turki tak lagi memiliki hak konstitusional untuk mengambil alih kekuasaan.

Erdogan belajar dari sejarah. Kemenangan saja tidak cukup. Ia harus dikombinasikan dengan realitas segregasi sosial dan keterampilan berpolitik. Karena itu, kabinetnya juga berisi kaum sekuler dan liberal. Yang penting mereka punya visi yang sama tentang keadilan ekonomi dan demokrasi. Hal inilah yang berbeda pada Mursi. Ia luput merangkul beragam kekuatan strategis. Ia tak membuat skala prioritas dengan taktis. Karena, musuh utama sebenarnya adalah kekuatan antidemokrasi. Pelaku penggulingan terhadap FIS dan Refah adalah militer. Penghancur ide demokrasi pada masa awal di negara-negara itu juga militer.

Menengok Mesir kadang seperti menengok sejarah Indonesia pasca-Reformasi. Terjadi jatuh bangun kekuasaan. Habibie hanya sebentar. Gus Dur cuma separuh jalan. Mega gagal melanggengkan kekuasaannya. Hanya SBY yang bisa relatif tenang bekerja, bahkan bisa dua periode. Yang membedakan SBY dengan para pendahulunya itu adalah kemauannya untuk berbagi. Bahkan, jika bisa, semua partai memiliki wakil di kabinet. Namun, itu tak terjadi. Ini karena mereka menolak untuk bergabung. SBY memahami pluralitas politik. Partai pemenang pemilu hanya menguasai seperlima kursi di parlemen. Namun, poin yang terpenting lagi adalah keberhasilan kekuatan prodemokrasi untuk menempatkan militer pada posisinya yang tepat: tak lagi terlibat politik. Ini juga berkat kesadaran dari para jenderal yang berkuasa saat itu.

Walau militer tak bisa secara langsung terlibat politik praktis, jangan dikira mereka tak terampil dan tak mampu memainkan peran politik. Selama puluhan tahun berkuasa membuat mereka cukup memiliki sumber daya di luar dirinya maupun di dalam dirinya (secara di bawah meja). Karena itu, siapa pun yang berkuasa harus menyadari hal ini dan harus bersedia untuk berbagi.

Stabilitas politik adalah langkah pertama dalam transisi demokrasi. Karena itu, demokrasi bukan sekadar memenangkan persaingan. Demokrasi adalah kesabaran dan kerelaan. Bukan hanya buat pemenang, melainkan juga buat yang kalah. Karena, di luar kekuatan prodemokrasi selalu ada kekuatan antidemokrasi. Tak harus militer, tapi juga para penikmat kediktatoran lainnya. Namun, stabilitas hanyalah alat. Karena itu, jangan mengabaikan tujuan demokrasi, yaitu membangun keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan. Stabilitas tanpa itu semua hanyalah berbagi korupsi dan kronisme

Sumber : Republika Online,
Rabu, 23 Ramadhan 1434 / 31 Juli 2013

Arnie Karlsson dan Agama

Oleh Azyumardi Azra

Arnie Karlsson, biasa dipanggil Arnie. Lelaki aktivis advokasi HAM dan demokrasi asal Denmark ini sudah saya kenal sejak lima tahun lalu. Di antara waktu itu, saya bertemu dia beberapa kali di Oslo dan Stockholm dalam konferensi menyangkut tema-tema tentang HAM, demokrasi, dan agama. Dalam kesempatan di sela konferensi, kami sering pula bertukar pikiran dan berdebat tentang agama.

Arnie adalah tipikal banyak orang dari kawasan Nordic atau Skandinavia yang ateis atau sedikitnya agnostik, walaupun negara-negara tersebut memiliki agama resmi semacam Kalvinis atau Lutheran. Arnie dan banyak warga Skandinavia lain bisa disebut sebagai ‘ateis organik’, tidak percaya pada Tuhan karena pilihan bebas.
Sebaliknya, banyak pula orang yang merupakan ‘coercive ateis’, yang diwajibkan negara otoriter-totaliter komunis untuk tidak percaya kepada agama yang dianggap hanya sebagai ‘candu’ yang merusak kehidupan.

Berapa banyak orang semacam Arnie? Menurut berbagai laporan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia PBB sejak 2004 tentang agama dan juga sumber lain semacam Gallup (2006-2012), Dentzu (2006), atau Zuckerman (2005) tentang ‘Irreligion by Country', dari sekitar 170 negara, kawasan Skandinavia memiliki persentase warga ateis atau diagnostik paling banyak.

Tertinggi Swedia sekitar 64-85 persen dari total penduduk; kedua, Denmark 48-80 persen; ketiga Norwegia 54-72 persen. Kemudian, berurutan Jepang 65 persen, Republik Ceska 54-61 persen, Finlandia 41-60 persen, Prancis 44-54 persen, Korea Selatan 30-52 persen, Estonia 49 persen, dan Jerman 41-49 persen.

Mengapa sikap ateis, diagnostik, atau ‘tidak beragama’ (irreligion) bisa begitu luas di banyak negara? Arnie menjelaskan beragam faktor, sejak dari perlawanan historis terhadap otoritas, kepemimpinan, dan lembaga agama yang korup, irasionalitas aspek tertentu ajaran agama, intensif dan ekstensifnya sekularisasi masyarakat sampai pertimbangan ‘praktis’ untuk tidak ‘menghabiskan’ waktu dalam berbagai ritual agama.

Kalau begitu, apa pegangan warga ateis dan diagnostik dalam kehidupan sehari-hari? “Kami percaya, humanisme sekuler, kepatuhan kepada hukum, saling menghormati hak setiap orang merupakan pegangan yang membuat kehidupan sehari-hari warga tenteram”, ujar Arnie.

Tetapi, Arnie bukan merupakan representasi sempurna masyarakat Barat. Amerika Serikat yang menerapkan sekularisme ternyata merupakan salah satu di antara sedikit negara Barat yang termasuk kategori religius. Menurut berbagai sumber tadi, hanya sekitar 3-7 persen warga Amerika yang menyatakan diri sebagai ateis atau tidak beragama; persentase yang sama juga terdapat di Irlandia.

Kebanyakan warga di kedua negara ini selain masih percaya kepada Tuhan, juga rajin mengunjungi rumah ibadah. Bagaimana keadaan di Dunia Muslim? Menjawab pertanyaan Arnie ini saya menjelaskan, umumnya negara berpenduduk mayoritas Muslim secara legal-konstitusional tidak membenarkan warganya menjadi ateis, diagnostik, atau tidak beragama.

Berbeda dengan banyak negara di kawasan dunia Muslim yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara, Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara. Meski Pancasila merupakandeconfessional ideology yang tidak terkait dengan Islam atau agama manapun. Pancasila melalui sila pertamanya menjadikan agama sebagai sebuah kewajiban kewargaan.

Dalam konteks terakhir ini, saya kembali mendapat pertanyaan tajam dari Arnie. Jika Indonesia menjamin kebebasan beragama, mengapa negara ini tidak pula sekaligus membebaskan warga untuk tidak beragama, atau diagnostik atau bahkan ateis.

Ketentuan Konstitusi—khususnya dalam Pembukaan UUD 1945 tentang Pancasila—boleh saja mewajibkan warga untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa—tetapi dalam praktiknya bukan tidak ada warga ateis, agnostik, atau tidak beragama. Hal inipun tidak luput dari catatan Gallup (2006-2011) yang mencatat adanya sekitar satu persen warga Indonesia yang ateis atau tidak beragama.

Terlepas dari masalah metodologis tentang bagaimana Gallup mendapatkan angka persentase itu, dalam kehidupan sehari-hari tidak sulit menemukan kalangan warga yang ateis, agnostik, atau tidak beragama. Bahkan, juga orang yang dalam KTP-nya mencantumkan agama tertentu, tetapi tidak pernah memedulikan ajaran agama.

Hal ini sesuai dengan pertanyaan yang diajukan Gallup kepada para respondennya, “Is religion an important part of your life”. Bagi kebanyakan warga Indonesia jawabannya adalah “yes”, tapi ada juga warga yang menjawab “no”.
Adanya warga yang tidak percaya agama, atau tidak memandang agama sebagai hal penting dalam kehidupannya, jelas merupakan peringatan buat otoritas dan kepemimpinan agama, penyiar, lembaga, dan ormas agama negeri ini.

Jika dalam realitas kehidupan sehari-hari, kian banyak orang tidak peduli pada agama, dan sebaliknya melakukan tindakan melanggar ajaran agama seperti korupsi, ketidakadilan, kelaliman dan kemunafikan, boleh jadi pula irreligiusitas warga tambah merajalela. Peningkatan irreligiusitas di tengah disorientasi bangsa dapat membuat negara-bangsa Indonesia semakin terpuruk secara akhlak, moral, dan etik.

Sumber : Republika, Kamis, 9 Jumadil Awwal 1434 / 21 Maret 2013